Pemerintah Tidak Boleh Alergi Sinergi Kewenangan Antar Kementrian
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menekankan sinergi antar kementerian sangatlah diperlukan di dalam aturan penegakan hukum terhadap lingkungan. Ia menginginkan antara kementerian satu dengan yang lainnya tidak alergi dan tidak harus takut akan adanya tumpang tindih wewenang dalam mengerjakan tugas institusi eksekutif.
Hal ini ia sampaikan seusai mengikuti Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau kayu merbau Papua ilegal yang telah di sita Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini. Ia meminta KLHK dan Kementerian Perindustrian tidak menganggap bahwa sinergi adalah sebuah masalah, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang program pemerintah.
“Perlu ada pembicaraan antar kementerian ini. Sinergi itu perlu, tidak boleh dianggap sebagai sebuah masalah, karena campur tangan antara satu dengan yang lainnya. Kita butuh sinergi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. untuk memperkuat suatu aturan ini untuk dilakuakn secara sempurna di lapangan,” ujar politisi Partai Nasdem ini.
Menurutnya jika sinergi ini dianggap sebagai sebuah masalah, maka nantinya terjadi kebingungan dan hal ini dianggap benar adanya karena telah terjadi bekali kali di lapangan. Ia mendorong agar seluruh eksekutif sampai aparat penegak hukum dapat saling bersinergi menyelesaikan persoalan lingkungan yang belum terselesaikan ini.
“Buktinya di Gakkum juga aparatnya tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan, kemudian mereka hanya menyalahkan pengusaha. Sudah saya sampaikan mengenai prosedur kayu tersebut, jika aparatnya tahu ya tahan saja di sana, nggak boleh dikeluarkan lagi. Saya kira ini terdapat kesalahan di sini, jadi kita dapat mencurigai bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Masalah sinergi ini musti jadi perhatian kita bersama,” tegas politisi dapil Papua itu. (er/sf)
Sumber : dpr.go.id
Komentar
Posting Komentar