maknews

Dosen pengampu :  Endang Kurniawan, S.Kom., M.M., CEH., CHFI., CIPM. Selengkapnya klik  di sini

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menekankan sinergi antar kementerian sangatlah diperlukan di dalam aturan penegakan hukum terhadap lingkungan. Ia menginginkan antara kementerian satu dengan yang lainnya tidak alergi dan tidak harus takut akan adanya tumpang tindih wewenang dalam mengerjakan tugas institusi eksekutif. Hal ini ia sampaikan seusai mengikuti Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau kayu merbau Papua ilegal yang telah di sita Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini. Ia meminta KLHK dan Kementerian Perindustrian tidak menganggap bahwa sinergi adalah sebuah masalah, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang program pemerintah. Baca juga :  Pemerintah Bertindak Untuk Bangun Shelter Ojek Online “Perlu ada pembicaraan antar kementerian ini. Sinergi itu perlu, tidak boleh dianggap  sebagai sebuah masalah, karena campur tangan antara satu dengan yang lainnya. Kita butuh  siner

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah akan turun tangan membuat   Shelter  atau tempat mangkal untuk para  ojek online . Jadi, kelak tidak cuma aplikator ojek online yang membuat shelter untuk para mitra pengemudinya. "Kan shelter nanti ada intervensi dari pemerintah juga. Karena shelter itu nanti disajikan baik aplikator dan juga pemerintah," kata Budi di kantornya di Jakarta, Kamis (21/3/2019). Baca juga:  Menko Pokuham Menghimbau Agar Masyarakat Tidak Terpengaruh Isu Konflik Jelang Pemilu Budi menambahkan, kelak shelter yang akan dibuat bertempat di pusat keramaian seperti di mal. "Misal di mal simpulnya, terminal kereta api dan lain-lain. Diharapkan mereka (aplikator dan pemerintah) bisa siapkan," kata Budi. Sumber :  kompas.com

Jakarta, Kominfo -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menghimbau kepada  aparat keamanan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak terprofokasi atau terpengaruh konflik dalam pemilihan umum serentak yang akan diselenggarakan April mendatang. Pemilu adalah proses demokrasi, dimana rakyat 5 tahun sekali diwajibkan untuk memilih pemimpinnya. “Pemilu adalah proses demokrasi dimana lima tahun sekali masyarakat diberi hak untuk memilih pemimpin kita, eksekutif dan legislatif. Artinya suasananya harus gembira karena ada peluang memilih, bukan suasana tegang, suasana saling berhadapan, saling hujat menghujat,” ujar Menko Polhukam setelah rapat koordinasi mengenai Kesiapan Pengamanan Tahapan Masa Rapat Umum/Kampanye Serta Tahapan Pengambilan Suara dan Penghitungan Suara di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3/2019). Baca juga :  Pihak Jokowi Kewalahan Menangani HOAX Menurut Menko Polhukam, pemilu bukanlah ajang siapa mela

Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin , Abdul Kadir Karding , mengaku kewalahan menangani kabar hoax yang menuding kepada calon presiden nomor 01, Jokowi. "Dari data ini (survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC), kami secara jujur kesulitan menghadapi politik identitas," kata Karding di kantor SMRC, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019. Karding mengatakan, kebanyakan kampanye diselenggarakan relawan adalah mengklarifikasi kabar hoaks yang ditujukan kepada  Jokowi . "kabar soal Jokowi PKI , bukan Islam, sekutu asing, lalu memiliki hutang yang banyak, kriminalisasi ulama, penista agama ternyata menjadi kendala terberat di dalam kampanye," katanya. Baca:  Bukan Hanya Prabowo, Jokowi pun Menyapa Warga Lewat Sunroof Dalam survei SMRC pada 24 Februari-5 Maret 2019, terhitung 6% responden percaya kabar tidak benar mengenai  Jokowi  bahwa keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu, 10% responden se

Jakarta - Sunroof   dijadikan media yang digunakan calon presiden (capres) no.02 (dua)  Prabowo Subianto,  menyapa pendukung. Bukan hanya Sunroof yang digunakan tetapi mobil Lexus dan Alpard yang ia gunakan, Prabowo menggunakan media tersebut. Namun, bukan hanya Prabowo yang memanfaatkan Sunroof untuk menyapa masyarakat.  Joko Widodo (Jokowi) pun pernah menggunakan media tersebut. Jokowi menggunakan  mobil Sunroof pada saat mengunjungi Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pada tahun 2017. Pada saat itu, Jokowi tampak dari mobil Sunroof Toyota Land Cruiser hitam. Jokowi memberikan beberapa hadiah. (rgr/ddn) sunroof jokowi prabowo Sumber :  www.detik.com